Yunus Wonda Prioritaskan Anak Asli Jayapura dalam Proyek Infrastruktur 2026
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Pengukuhan dan Pelantikan Bunda PAUD serta Ketua TP-PKK Kabupaten Jayapura, yang digelar di lantai dua Kantor Bupati Jayapura, Jumat (13/6).
Menurut Bupati Yunus, masyarakat perlu memahami klasifikasi jalan yang ada di Kabupaten Jayapura, karena hal ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas penanganannya. Ia menjelaskan bahwa jalan utama yang sering mengalami banjir merupakan jalan nasional, yang berada di bawah kewenangan Balai Jalan Nasional dan dibiayai melalui APBN.
“Jalan dari Tanah Hitam sampai ke pertigaan menuju Doyo Lama dan Doyo Baru adalah jalan nasional. Dari Gunung Merah ke Depapre itu jalan provinsi. Kabupaten tidak bisa sembarang masuk memperbaiki karena itu bukan kewenangannya,” jelas Bupati.
Yunus Wonda menyebutkan bahwa dirinya sudah melaporkan permasalahan banjir tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta pihak Balai. Ia meminta agar saluran drainase atau gorong-gorong di kiri kanan jalan dibongkar dan diperbesar, serta diarahkan langsung ke sungai-sungai besar.
“Kami di Jayapura ini bersyukur karena ujung-ujungnya punya sungai besar. Jadi drainase harus dibuka besar dan dialirkan ke sana. Balai sudah menyampaikan bahwa tahun ini mereka akan programkan itu, termasuk pembangunan trotoar dan saluran air,” tambahnya.
Terkait jalan provinsi dan kabupaten yang juga mengalami kerusakan, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menyurati pemerintah provinsi agar sebagian ruas jalan bisa diambil alih oleh kabupaten untuk diperbaiki, terutama spot-spot yang masih rusak di jalur menuju Demta dan Depapre.
Sementara itu, untuk wilayah Pasar Lama, ia menyebutkan bahwa perbaikan akan dilakukan pada tahun 2026 karena keterbatasan anggaran tahun ini.
“Talut dan gorong-gorong akan kita kerjakan tahun depan. Kami juga sudah sepakat dengan pemilik lahan adat untuk mengaktifkan kembali Pasar Lama, dengan sistem bagi hasil dari retribusi yang dikelola bersama masyarakat adat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keberpihakan pada pengusaha lokal asli, Bupati Yunus juga menegaskan bahwa proyek-proyek pembangunan dengan nilai di bawah Rp. 2 miliar ke depan akan menggunakan mekanisme penunjukan langsung, agar anak-anak asli Kabupaten Jayapura dapat lebih banyak terlibat dalam pembangunan daerah.
“Selama ini pengusaha lokal sering kalah karena lelang butuh dokumen yang rumit. Tahun depan saya akan tegas, supaya anak-anak saya, pengusaha asli Jayapura, bisa bekerja dan ekonomi kampung bisa hidup,” tegasnya.
Bupati Yunus Wonda menyampaikan harapannya agar masyarakat lebih memahami batasan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur, dan tetap mendukung langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (DanTop)
Komentar
Posting Komentar