SENTANI | Suaracyclops — Senator Papua, Carel Simon Petrus Suebu, melakukan pertemuan dengan Bupati Jayapura untuk membahas sejumlah isu penting terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dampaknya terhadap kondisi fiskal dan pembangunan di daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura tersebut, Carel Suebu menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan menginventarisir materi pengawasan pelaksanaan undang-undang, terutama terkait pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa implementasi pembagian kewenangan berjalan baik. Banyak bidang yang dulunya menjadi kewenangan daerah kini diambil alih pusat, seperti pertambangan, perikanan, dan perumahan. Ini menjadi perhatian kami karena berdampak langsung pada daerah,” ujar Carel Suebu.
Senator asal Papua itu juga menyoroti penurunan signifikan dana transfer ke daerah pada tahun 2025, yang menurutnya mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Tahun 2025, dana transfer secara nasional turun dari sekitar Rp919 triliun menjadi Rp618 triliun, atau menurun sekitar 22–24 persen. Dampaknya sangat terasa, termasuk di Kabupaten Jayapura, di mana anggaran daerah turun dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Carel menambahkan, penurunan ini bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga stabilitas inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pihaknya di DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah ke tingkat pusat.
"Kami akan menyampaikan langsung kepada mitra kerja kami di pusat seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan anggaran, terutama bagi daerah 3T seperti Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan baik dan stabilitas daerah tetap terjaga.
“Kami berharap komunikasi dan kerja sama antara daerah dan pusat terus diperkuat. Kalau bisa, bukan hanya dipertahankan, tapi anggaran justru ditingkatkan agar pembangunan di daerah tertinggal bisa lebih cepat,” tambahnya.
Pertemuan tersebut juga menjadi ajang bagi Senator Carel Suebu untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dan kondisi riil pemerintahan daerah, termasuk dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik dan keamanan daerah.
“Kami mendengar langsung dari Pak Bupati bagaimana efisiensi ini memengaruhi pelayanan dan keamanan di lapangan. Karena itu, kami akan memperjuangkan agar kebijakan pusat lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat daerah,” tutup Carel Suebu. (DanTop)
0 Komentar