SENTANI, JAYAPURA | Suaracyclops.com — Tokoh Intektual asal Grime, Wilhelmus Manggo, menyoroti persoalan utang pembayaran tanah yang dinilai membebani keuangan daerah hingga mencapai sekitar Rp300 miliar.
Dalam pernyataannya pada Kamis (30/4), Manggo menegaskan bahwa masalah pembayaran tanah yang terjadi sejak awal berdirinya Kabupaten Jayapura di wilayah Bumi Kenambai Umbai harus ditangani secara serius, terutama jika ditemukan adanya kesalahan dalam proses pembayaran.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk segera bertindak terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kesalahan pembayaran tersebut.
“Kalau memang ada salah bayar, maka pihak yang menerima dana itu harus diproses hukum dan diminta mengembalikan uang negara. Ini bukan jumlah kecil, tetapi miliaran rupiah,” tegasnya.
Minta Transparansi dan Penegakan Hukum
Manggo juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pembayaran tanah, termasuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kondisi keuangan daerah.
Soroti Nilai Sosial Tanah Adat
Lebih lanjut, ia menyinggung bahwa dalam banyak kasus, masyarakat adat sebenarnya telah memberikan tanah secara sukarela untuk kepentingan pembangunan, seperti sekolah.
Namun, di kemudian hari muncul kembali tuntutan pembayaran, yang menurutnya perlu disikapi secara bijak dengan melihat niat awal para pemilik tanah.
“Ada orang tua yang rela memberikan tanah demi masa depan anak-anak, supaya bisa sekolah. Ini harus dihargai dengan pendekatan yang adil dan manusiawi,” ujarnya.
Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan
Manggo menilai, penggunaan anggaran daerah untuk pembayaran tanah secara terus-menerus berpotensi mengganggu program prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan dasar, seperti biaya sekolah dan pengobatan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi program pemerintah daerah yang saat ini mendorong layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat.
Dorong Efisiensi Anggaran dan Penguatan Ekonomi Rakyat
Dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target, Manggo mengajak semua pihak untuk berpikir bijak dalam pengelolaan anggaran.
Ia mengusulkan agar pembayaran tanah dapat ditunda sementara selama dua hingga tiga tahun, guna memberi ruang bagi pemulihan ekonomi daerah.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, seperti pedagang pinang, penjual bensin eceran, dan usaha mikro lainnya.
“Kalau anggaran difokuskan untuk membantu modal usaha kecil, meski hanya Rp500 ribu sampai Rp2 juta, itu bisa sangat membantu masyarakat,” katanya.
Ajak Semua Pihak Dukung Program Pemerintah
Di akhir pernyataannya, Manggo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ia berharap Kabupaten Jayapura dapat bangkit dari keterbatasan dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. (DanTop)
0 Komentar