“Papua Tidak Boleh Mati di Meja Pelayanan Kesehatan”Dua nyawa melayang dalam perjalanan mencari pertolongan menunjukkan bahwa Papua sedang berada dalam darurat pelayanan kesehatan. Ini bukan persoalan satu rumah sakit, melainkan kegagalan struktur pelayanan publik.

Tangis Kalvin Kabey, 10 tahun, di makam ibunya adalah bukti pahit gagalnya layanan kesehatan di Papua. Kehilangan ini bukan sekadar duka, tetapi peringatan keras bagi pemerintah dan tenaga medis untuk segera berbenah sebelum semakin banyak nyawa melayang sia-sia. di tempat pemakaman Kampung Hobong. Rabu, 19/11/25. (Foto; Doc JMS)

SENTANI | Suaracyclops.com — 19 November 2025.

Kasus meninggalnya seorang ibu hamil dan bayinya pada 18 November 2025 kembali memicu keprihatinan publik terhadap buruknya layanan kesehatan di Tanah Papua. Kedua korban dimakamkan dalam satu peti dan satu liang lahat di Kampung Hobong, Kabupaten Jayapura.

Ketua ASBS dan Sekda LSM PIKAD Papua, Jhon Mauridz Suebu (JMS), mengecam keras kegagalan sistem rujukan dan pelayanan medis yang dinilai mengabaikan nyawa manusia.

Menurut JMS, pasien pertama kali tiba di RSUD Yowari pada pukul 15.24 WIT, namun selama lebih dari 8 jam tidak ada dokter spesialis yang menangani. Keluarga kemudian meminta rujukan, namun proses rujukan justru berubah menjadi serangkaian penolakan.

“Pasien ditolak di RS Dian Harapan karena dokter belum ditelepon, RS Abepura menolak karena renovasi, RS Bhayangkara meminta biaya 8 juta, dan di perjalanan menuju RS Dok II ibu dan bayi menghembuskan napas terakhir,” ungkap JMS.

Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran HAM berat, melanggar sejumlah payung hukum seperti UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan KUHP pasal 404.

JMS meminta RSUD Yowari dan seluruh fasilitas kesehatan rujukan di Papua melakukan evaluasi total dan memperbaiki SOP, ketersediaan tenaga spesialis, layanan maternal, serta sistem rujukan yang transparan dan manusiawi.

“Fokus utama pelayanan kesehatan adalah kemanusiaan, bukan uang atau administrasi,” tegasnya. (JMS/DanTop)