SENTANI,JAYAPURA | Suaracyclops.com - Orgenes Kaway menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemangkasan dana desa serta pelaksanaan program pemerintah pusat di Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di kediamannya, Rabu (13/5).
Menurut Orgenes, dana kampung selama ini menjadi satu-satunya sumber utama pembangunan masyarakat di kampung-kampung, khususnya di Kabupaten Jayapura. Ia menilai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, program dana desa membawa dampak nyata bagi pembangunan di kampung karena pemerintah daerah dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat adat.
“Dulu dana kampung cukup besar dan sangat membantu masyarakat. Sekarang terjadi pemangkasan yang sangat drastis sehingga kampung kesulitan menjalankan program pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya dana kampung bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, namun kini banyak kampung hanya menerima sekitar Rp100 juta hingga Rp300 juta secara bertahap. Dengan jumlah tersebut, menurutnya pemerintah kampung tidak mampu menjalankan program pembangunan maupun operasional pemerintahan secara maksimal.
Orgenes menilai kebijakan rasionalisasi anggaran seharusnya difokuskan pada instansi pemerintah atau organisasi perangkat daerah (OPD), bukan pada dana desa yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kampung.
“Kampung hanya mengandalkan dana desa untuk membangun masyarakat. Kalau dananya dipotong besar-besaran, kami mau kerja apa?” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat Papua yang menurutnya belum mengalami perubahan kesejahteraan meski berbagai program pemerintah terus berjalan. Menurutnya, masyarakat adat masih hidup dalam keterbatasan di tengah kekayaan sumber daya alam Papua.
Selain itu, Orgenes mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang saat ini mulai dijalankan pemerintah pusat di kampung-kampung. Ia menilai program tersebut justru membebani dana desa karena sebagian pembiayaannya diambil dari anggaran kampung.
“Kalau program dari pusat, maka anggarannya juga harus dari pusat. Jangan mengambil dari dana kampung,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas program MBG di Papua. Menurutnya, program tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Papua dan lebih banyak menjadi proyek yang menguntungkan pihak tertentu.
Dalam pernyataannya, Orgenes meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, hingga pemerintah pusat untuk mengembalikan alokasi dana desa seperti sebelumnya agar pembangunan kampung tetap berjalan.
Ia berharap Bupati Jayapura dan jajaran terkait dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat kampung agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak semakin memperburuk kondisi masyarakat adat di Papua.
“Kami ingin rakyat Papua benar-benar disejahterakan. Jangan sampai program pembangunan hanya menguntungkan pejabat dan kelompok tertentu sementara masyarakat tetap menderita,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Orgenes mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersuara terkait kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat kampung, khususnya terkait pemangkasan dana desa dan pelaksanaan program-program pusat yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat Papua. (DanTop)
0 Komentar