JAKARTA | Suaracyclops.com – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jadetabek menggelar aksi damai di Jakarta sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan penyimpangan anggaran dan dinilai belum optimalnya peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Aksi tersebut dilakukan dengan tertib dan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang terjadi di Tanah Papua, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran lembaga kultural tersebut. Kamis, (26/3).
Dalam pernyataannya, IMAPA Jadetabek menyoroti bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, MRP memiliki peran strategis sebagai representasi kultural masyarakat Papua, terutama dalam melindungi hak adat, agama, perempuan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Namun, mereka menilai implementasi peran tersebut belum berjalan maksimal.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran MRP yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Atas dasar itu, mahasiswa mendesak adanya audit secara menyeluruh dan terbuka.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menerima langsung aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Pihak BPK RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Aspirasi dari IMAPA menjadi perhatian kami, dan akan kami sampaikan kepada seluruh perwakilan BPK di provinsi-provinsi di Tanah Papua untuk segera dilakukan audit,” ujar perwakilan BPK RI di hadapan peserta aksi.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan IMAPA Jadetabek meliputi:
Mendesak BPK RI melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap penggunaan dana MRP se-Tanah Papua.
Meminta hasil audit diumumkan secara terbuka kepada publik, termasuk potensi kerugian negara.
Mendorong Kejaksaan Agung RI dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil audit tanpa tebang pilih.
Mendesak pencopotan Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua yang dinilai tidak menjalankan fungsi secara optimal.
Ketua Umum IMAPA Jadetabek, Akianus Wenda, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi komitmen kami untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Pengge Penggu, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ada langkah konkret dari BPK RI.
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa berpotensi kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas.
IMAPA Jadetabek menyampaikan apresiasi atas respons awal dari BPK RI, namun menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan hingga proses audit benar-benar dilaksanakan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Aksi ini mencerminkan komitmen mahasiswa Papua dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi masa depan masyarakat Papua yang lebih baik. (DanTop)
0 Komentar