Anggota DPD-RI Paul Finsen Mayor perwakilan Papua Barat Daya. Sabtu, 28/3/2026 (Foto; Doc PFM)
JAYAPURA | Suaracyclops.com – Sorotan terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua kembali mencuat di ruang publik. Isu transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial.
Saat ini, jumlah anggota MRP se-Tanah Papua disebut mencapai sekitar 323 orang, yang tersebar di berbagai provinsi di wilayah Papua.
Besarnya jumlah tersebut turut memicu perhatian publik terkait efektivitas kelembagaan dan penggunaan anggaran yang melekat pada institusi tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Paul Finsen Mayor, secara terbuka mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan pemeriksaan terhadap para ketua MRP di seluruh Tanah Papua.
Desakan ini berkaitan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan dana publik, khususnya Dana Otsus, merupakan hal penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan demi kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Di sisi lain, perdebatan di media sosial juga semakin ramai. Sejumlah warganet mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap MRP, bahkan ada yang mengaitkan pengawasan tersebut dengan peran DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak MRP terkait tuntutan audit tersebut. Publik pun masih menunggu klarifikasi serta langkah konkret dari lembaga terkait guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Situasi ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik serta penguatan sistem pengawasan, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga daerah tetap terjaga. (DanTop)
0 Komentar