JAYAURA | Suaracyclops.com - Tidak “Kerja”, Senator Paul Finsen Mayor Desak APH Audit Dana MRP Papua Tengah, BPK RI Diminta Ungkap Data Kerugian Negara
Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, S.I.P., CM., NNLP, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran di Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap kinerja lembaga tersebut yang dinilai belum berjalan secara optimal. Menurut Paul Finsen Mayor, penggunaan anggaran negara yang dialokasikan kepada lembaga daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, apabila terdapat program kerja yang tidak berjalan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dana publik yang diberikan kepada lembaga daerah harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jika ada program yang tidak berjalan, maka perlu dilakukan audit agar semuanya menjadi jelas dan transparan,” ujar Senator Paul Finsen Mayor.
Selain itu, ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk membuka data terkait kemungkinan adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana di MRP Papua Tengah. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti persoalan yang ada.
Menurutnya, langkah audit tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Paul Finsen Mayor berharap, apabila proses audit dilakukan, pemeriksaan tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sehingga memberikan kejelasan kepada publik mengenai penggunaan anggaran di lembaga tersebut.
Dengan adanya pengawasan yang baik dari lembaga negara maupun aparat penegak hukum, diharapkan pengelolaan dana publik di daerah dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua Tengah. (DanTop)
0 Komentar