SENTANI, JAYAPURA | Suaracyclops.com – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Pokja Perempuan, , berharap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II di Papua dapat menghasilkan program-program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat adat, khususnya para nelayan yang hidup di wilayah pesisir dan pantai.
Harapan tersebut disampaikan Orpa Nari usai mengikuti pertemuan silaturahmi bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HNSI di kawasan Hotel Sunny Garden Lake, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (12/6).
Menurutnya, MRP sebagai lembaga kultur yang memiliki fungsi perlindungan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat adat, termasuk mereka yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.
"Sebagian masyarakat adat Papua hidup di wilayah daratan, sementara sebagian lainnya hidup di kawasan pesisir dan pantai. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, nelayan merupakan mata pencaharian utama yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun organisasi nelayan," ujarnya.
Orpa berharap Musda II HNSI Papua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyusun program kerja yang mampu menjawab kebutuhan riil para nelayan adat di Papua.
Ia menilai para nelayan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, serta dukungan dalam menjalankan aktivitas melaut sebagai sumber penghidupan keluarga mereka.
Selain itu, Orpa juga menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai persoalan yang kerap terjadi di wilayah adat, termasuk sengketa atau konflik yang melibatkan kelompok nelayan. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut perlu diselesaikan secara bijaksana dengan menghormati hukum yang berlaku dan kearifan lokal di masing-masing wilayah adat.
Di bidang ekonomi, MRP mendorong agar masyarakat adat dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan. Dengan demikian, masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat berperan sebagai pelaku utama ekonomi di daerahnya sendiri.
"Potensi laut Papua sangat besar. Karena itu, masyarakat adat harus diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang memperoleh manfaat langsung dari kekayaan sumber daya yang ada di wilayah mereka," katanya.
Lebih lanjut, Orpa menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda Papua.
Menurutnya, anak-anak Papua perlu dipersiapkan sejak dini melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan sektor kelautan di masa depan.
"Pembangunan sektor kelautan tidak hanya berbicara tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang kesiapan sumber daya manusianya. Anak-anak Papua harus diberi kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan menjadi bagian dari pembangunan ekonomi kelautan di daerahnya sendiri," tuturnya.
Orpa berharap kepengurusan HNSI Papua yang akan terpilih melalui Musda II nantinya dapat membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah, lembaga adat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir di Tanah Papua. (DanTop)
0 Komentar