SENTANI,JAYAPURA | Suacaracyclops.com – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Papua, Warsono, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Papua menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi geografis serta ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas harga di wilayah Papua.
Hal tersebut disampaikan Warsono kepada wartawan usai membuka kegiatan Capacity Building Wartawan Ekonomi Provinsi Papua di Hotel Suni Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (3/7).
Menurut Warsono, Papua bukan merupakan daerah penghasil sebagian besar komoditas pangan, sehingga banyak kebutuhan pokok masih didatangkan dari luar daerah. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat kerja sama antar daerah dengan wilayah penghasil pangan.
"Kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melalui program kerja sama antar daerah dengan sejumlah daerah penghasil, seperti Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia sehingga harga di Papua dapat terjaga," ujar Warsono.
Selain memperkuat pasokan, Bank Indonesia juga secara rutin mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bersama pemerintah daerah. Hingga pertengahan tahun 2026, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sekitar 250 kali di wilayah kerja KPw BI Papua.
Program tersebut menjangkau empat provinsi yang menjadi wilayah kerja Bank Indonesia Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
"Gerakan pasar murah dilakukan secara rutin setiap bulan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat," katanya.
Distribusi Uang Hingga Daerah Terpencil
Selain menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang layak edar hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Warsono menjelaskan, distribusi uang dilakukan melalui tujuh Kas Titipan yang bekerja sama dengan sejumlah perbankan di Papua. Sementara untuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan, Bank Indonesia mengoperasikan Kas Keliling Luar Kota secara berkala.
"Layanan kas keliling rutin kami lakukan hingga ke daerah-daerah terpencil seperti Asmat, Oksibil, dan wilayah 3T lainnya agar masyarakat tetap memperoleh layanan penukaran uang yang layak edar," jelasnya.
Ia menambahkan, wilayah kerja KPw BI Papua meliputi empat provinsi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sementara Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya berada di bawah koordinasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Manokwari.
Geografis dan Literasi Jadi Tantangan
Warsono mengakui bahwa tantangan utama dalam pendistribusian uang di Papua adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Banyak wilayah hanya dapat diakses menggunakan transportasi udara, sehingga distribusi uang membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan dan menukarkan uang yang sudah tidak layak edar.
"Kami terus mendorong masyarakat agar menukarkan uang yang sudah lusuh atau rusak ketika layanan Bank Indonesia hadir di daerah mereka. Edukasi mengenai ciri-ciri uang layak edar juga terus kami lakukan," katanya.
Dampak Kenaikan Suku Bunga Dinilai Belum Signifikan
Menanggapi kebijakan kenaikan suku bunga acuan yang baru diumumkan pemerintah, Warsono mengatakan hingga saat ini belum terlihat dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan di Papua.
"Secara langsung belum ada dampak yang terlalu signifikan. Berdasarkan koordinasi kami dengan perbankan, kondisi di Papua masih relatif stabil," pungkasnya. (DanTop)
0 Komentar