SENTANI, JAYAPURA | Suaracyclops.com – Ketua DPR Kabupaten (DPRK) Jayapura, Rudi Bukanaung, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Jayapura melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
Hal tersebut disampaikan Rudi Bukanaung saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026), menyikapi kasus dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di Distrik Depapre.
Menurutnya, saat ini telah terdapat sekitar 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Jayapura. Setiap dapur diperkirakan membelanjakan kebutuhan bahan pangan sekitar Rp500 juta setiap bulan.
"Kalau satu dapur membelanjakan sekitar Rp500 juta dalam sebulan, berarti dengan 20 dapur ada sekitar Rp10 miliar uang yang beredar setiap bulan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah uang itu benar-benar beredar di Kabupaten Jayapura atau justru lebih banyak keluar ke daerah lain," ujar Rudi.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian besar kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG masih dipasok dari Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi pangan lokal di Kabupaten Jayapura belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Karena itu, Rudi berharap Panitia Khusus (Pansus) MBG DPRK Jayapura dapat mengkaji persoalan tersebut sekaligus memastikan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal mendapat kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
"Harapan kami, masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya petani dan peternak, dapat ikut berkontribusi sehingga manfaat ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat daerah," katanya.
Kasus Depapre Harus Menjadi Evaluasi
Rudi menilai, dugaan keracunan makanan yang terjadi di Distrik Depapre harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurutnya, pengelola dapur MBG tidak hanya harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas makanan yang disajikan.
"Kalau makanan dirasa sudah tidak layak dikonsumsi, jangan dipaksakan untuk dibagikan. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama," tegasnya.
Ia berharap peristiwa di Depapre menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga.
Pansus Akan Turun ke Lapangan
Ketua DPRK Jayapura mengatakan Pansus MBG akan menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat dengan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah dapur MBG.
Tim Pansus nantinya akan mengambil sampel dan melakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, maupun Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saya berharap teman-teman di Pansus bisa turun langsung melihat kondisi dapur-dapur MBG sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan," ujarnya.
Penutupan Dapur Menjadi Kewenangan BGN
Menanggapi adanya desakan masyarakat agar dapur MBG yang bermasalah ditutup, Rudi menjelaskan bahwa kewenangan memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga penutupan operasional dapur, berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan DPRK.
Meski demikian, DPRK melalui Pansus tetap akan menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berwenang.
Harapkan Korban Segera Pulih
Di akhir keterangannya, Rudi mengajak seluruh tenaga kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, untuk terus bekerja sama memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh korban.
Ia juga berharap seluruh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, maupun masyarakat yang terdampak dapat segera pulih.
"Kami berharap semua korban mendapatkan penanganan yang maksimal dan segera kembali sehat. Ke depan, pengawasan terhadap keamanan pangan di seluruh dapur MBG harus semakin diperketat agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," tutupnya. (DanTop)
0 Komentar