JAYAPURA | Suaracyclops.com – Polemik yang terjadi antara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Paul Finsen Mayor, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
.
Perdebatan yang berlangsung di ruang media dinilai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai siapa yang sebenarnya sedang memperjuangkan kepentingan Papua. Sabtu, (14/3).
Mediator dan pemerhati sosial Papua, Jake Merril Ibo, menilai polemik tersebut tidak sekadar perbedaan pandangan antar lembaga, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih mendasar terkait politik representasi di Tanah Papua.
Menurutnya, ketika dua lembaga negara yang sama-sama mengklaim memperjuangkan kepentingan Papua justru berdebat secara terbuka di media, masyarakat dapat melihatnya sebagai konflik narasi yang berpotensi mengaburkan tujuan utama perjuangan bagi rakyat Papua.
“Yang paling berpotensi dirugikan dalam situasi seperti ini bukanlah lembaga negara itu sendiri, melainkan masyarakat Papua yang berharap kedua institusi bekerja untuk kepentingan mereka,” ujarnya.
Peran Berbeda yang Seharusnya Saling Melengkapi
Jake menjelaskan bahwa secara konstitusional kedua lembaga memiliki mandat yang berbeda. DPD RI berperan mewakili daerah di tingkat nasional dalam proses legislasi, pengawasan, serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan negara.
Sementara itu, MRP merupakan lembaga kultural yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dengan tugas melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam aspek adat, agama, dan perempuan.
Ia menilai kedua lembaga tersebut sejatinya berada dalam satu garis perjuangan yang sama, yakni memastikan kebijakan negara berpihak pada masyarakat Papua.
Namun ketika perbedaan pandangan berkembang menjadi polemik terbuka di media, fokus perjuangan tersebut dikhawatirkan menjadi kabur.
Kritik Sah, Tetapi Perlu Etika
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap lembaga publik merupakan hal yang wajar. Kritik bahkan bisa menjadi mekanisme koreksi agar lembaga negara bekerja lebih transparan dan akuntabel.
Meski demikian, Jake menekankan bahwa kritik yang disampaikan di ruang publik perlu disertai data yang kuat serta melalui mekanisme dialog kelembagaan yang tepat.
“Jika tidak dikelola dengan baik, kritik dapat berubah menjadi konflik politik yang kontraproduktif,” katanya.
Ia menilai pengawasan terhadap lembaga seperti MRP tetap penting, terutama terkait transparansi anggaran, efektivitas program, maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun kritik tersebut seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang konstruktif.
Publik Papua Harapkan Sinergi
Di tengah polemik tersebut, masyarakat Papua masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.
Karena itu, Jake menilai energi kedua lembaga seharusnya difokuskan pada kerja nyata untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
Menurutnya, Paul Finsen Mayor sebagai senator DPD RI memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan kebijakan nasional yang berpihak kepada Papua. Di sisi lain, MRP memiliki legitimasi kultural untuk memastikan kebijakan tersebut tetap menghormati nilai-nilai adat serta kepentingan masyarakat asli.
“Jika kedua lembaga ini justru terjebak dalam konflik terbuka, energi yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat bisa terbuang dalam polemik yang tidak produktif,” ujarnya.
Ruang Dialog Para-Para Adat
Jake juga menyoroti bahwa baik Paul Finsen Mayor maupun Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibab, merupakan anak adat Papua.
Karena itu ia mengusulkan agar perbedaan pandangan diselesaikan melalui pendekatan dialog kultural, salah satunya melalui tradisi para-para adat, yang selama ini dikenal sebagai ruang perjumpaan dan musyawarah dalam budaya Papua.
Menurutnya, pertemuan para tokoh adat dari kedua lembaga tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan sekaligus membangun kembali semangat kolaborasi.
“Pada akhirnya, ukuran keberpihakan terhadap Papua bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara di media, tetapi oleh siapa yang benar-benar bekerja menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Papua pada dasarnya tidak mencari pemenang dalam polemik tersebut, melainkan berharap semua pihak tetap berjuang untuk tujuan yang sama, yakni masa depan Papua yang lebih baik. (DanTop)
0 Komentar