JAYAPURA | Suaracyclops.com — Polemik terkait teguran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang belakangan memicu perdebatan di Tanah Papua mendapat tanggapan dari Senator Papua Tengah, Eka Kriatina Yeimo Murib.
Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Senator Papua Barat Daya, Paul Fincen Mayor, merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPD RI terhadap jalannya kebijakan pemerintah, termasuk implementasi Otonomi Khusus di Papua.
Eka menjelaskan bahwa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI, para senator memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan, koreksi, maupun tanggapan terhadap kebijakan pemerintah daerah apabila dinilai tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sebagai wakil rakyat di DPD RI, sudah selayaknya memberikan tanggapan atau masukan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya jika ada hal yang tidak berjalan sesuai fungsi dan aturan yang ada,” ujarnya, Minggu (15/3).
Ia menilai, teguran yang disampaikan Paul Fincen Mayor perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam konteks tersebut, MRP memiliki posisi penting sebagai lembaga yang lahir dari Otonomi Khusus Papua.
Menurut Eka, dalam sejarah panjang penerapan Otonomi Khusus di Papua, kehadiran MRP memiliki makna strategis karena menjadi representasi kultural bagi Orang Asli Papua.
“MRP dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penting dari Otonomi Khusus itu sendiri. Lembaga ini hadir untuk melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua berbasis adat, agama, serta pemberdayaan perempuan,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai jika terdapat hal yang dinilai belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga, maka anggota DPD RI memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Eka berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara bijak oleh semua pihak dengan tetap menghormati peran dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Yang terpenting adalah saling memahami tugas dan fungsi masing-masing agar ke depan ada perbaikan bersama demi kemajuan Papua yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana yang kondusif serta tetap mengedepankan dialog dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang di Tanah Papua.
0 Komentar